Berita Pemerintahan

Serang,- Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, memberikan tanggapannya terkait dengan kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Agis Nur Aulia. 

Dalam wawancara yang dilakukan, Syaeful Bahri menyampaikan, penilaiannya terhadap kinerja Budi-Agis pada laporan 100 hari kerja. Menurutnya, kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang sudah mencapai 80 nilainya, karena hampir 80persen program kerjanya sudah ditunaikan.

"Kalau menurut bapak sih masih on the track dan hampir ya di 50 hari itu setengah dari visi, misi, dan program satu harinya, sudah dinilai rapat tuh hampir 80 persen lah, udah 80 nilainya ya. Beberapa persoalan juga seperti kemacetan dan re-lokasi penataan langsung dibenahi dan dilakukan, saya pikir itu terbukti ya," katanya. 

Selain itu, ia juga turut menyampaikan apresiasinya atas studiogis yang tegas dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kota Serang.

"Mengapresiasi lah langkah-langkah studiogis yang tegas dan penataan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kota serang karena kota serang kan memang ibu kota provinsi lagi-lagi harus lebih ditingkatkan untuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi," ucapnya. 

Syaeful Bahri juga turut memberikan ide dan/atau gagasan untuk Wali dan Wakil Wali Kota Serang agar dapat fokus pada persoalan-persoalan yang sekiranya penting saja. 

"Nilai 80 itu sudah cukup baik. Tinggal tadi kan tinggalkan hal-hal yang harusnya tidak perlu ya, seperti catatan 2 tadi yang harusnya tidak perlu permasalahan terkait masalah FKUB dan Kepengurusan Masjid agung ats-tsauroh istilahnya seharusnya pak Wali Kota tidak perlu menghabiskan energi pada hal-hal seperti itu,"tuturnya. 

Diakhir, ia menyampaikan bahwa pasangan Budi-Agis ini sangat ideal (pas). Oleh karena itu, Syaeful berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang agar dapat terus menjaga komunikasi yang baik dengan publik.

"Saya pikir juga saling melengkapi, sehingga kita berharap problem-problem besar ya, seperti yang kita sebut dengan yang lebih penting sebenarnya kan komunikasi ke publiknya komunikasi terus juga Ya, catatan lainnya lebih mengurangi hal-hal yang berpotensi konflik publik lah serta bisa lebih tegas dan bijaksana dalam melangsungkan otoritas nya," tutupnya. (HS&TRS/RED)

Penulis artikel : Benies Husaeni & Tiara Septiani